Berdasarkan peta zonasi PPKM Mikro pada Bulan Juni ini di Kota Mojokerto sudah ada dua wilayah yang menjadi zona merah. Tentu hal ini menjadi atensi khusus bagi Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto. Dan untuk percepatan penanganan Satgas Covid-19 menggelar Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) di Ruang Sabha Mandala Madya pada Kamis (24/6/21) yang dipimpin secara langsung oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Wali kota perempuan pertama ini menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga bersinergi dengan seluruh stake holder, untuk menekan angka keterpaparan Covid-19 di Kota Mojokerto, diantaranya mengaktifkan kampung tangguh, menggelar operasi yustisi berkala, hingga melakukan upaya tracing secara masif jika ditemukan warga terkonfirmasi positif. Tentunya peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Ia berharap agar warga yang merasa memiliki gejala terpapar covid tidak merasa malu atau enggan untuk segera melakukan isolasi dan melaporkan kondisinya.
Dalam kesempatan ini Wali kota Ning Ita menjelaskan bahwa belajar dari dua kluster yang terjadi di Kota Mojokerto dapat disimpulkan jika kesadaran untuk taat protokol kesehatan masih kurang. Untuk itu ia berpendapat selain peningkatan operasi yustisi perlu dipertimbangkan adanya reward bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya pelanggaran protokol kesehatan atau menemukan gejala covid-19 disekitar mereka.
Terkait rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat, Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan berpendapat dibutuhkan adanya figure yang memaksa untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan. Seperti halnya penambahan tim covid hunter tidak hanya dari Polresta tapi juga dari Satpol PP.
Rofiq menambahkan bahwa selain figure yang memaksa, hal yang tidak kalah penting adalah edukasi secara prefentiv dan masif untuk terus mengingatkan masyarakat agar patuh terhadap Protokol Kesehatan. Bahkan kalau bisa dalam setiap khutbah salat jum’at harus selalu menyelipkan terkait protokol Kesehatan sehingga bisa tersampaikan secara masif.